ASN RI Menghimbau Aparatur Sipil Netral dalam Pemilu 2019

Nasional

ASN RI Menghimbau Aparatur Sipil Netral dalam Pemilu 2019

ASN RI Menghimbau Aparatur Sipil Netral dalam Pemilu 2019

7uplagi.comASN RI Menghimbau Aparatur Sipil Netral dalam Pemilu 2019ASN RI Menghimbau Aparatur Sipil Netral dalam Pemilu 2019

 

Perangkat Sipil Negara (ASN) mesti berlaku netral dalam Pemilu 2019 serta tidak dapat ditawar-tawar kembali.

“Penyusunan mengenai netralitas ASN begitu jelas serta detil,” kata Asisten Komisioner Bagian Promo serta Advokasi Nurhasni dalam pengakuan yang di terima TIMES Indonesia, Selasa (5/3/2019).

Menurut Nurhasni ketentuan yang ASN itu salah satunya UU Nomer 5 Tahun 2014 mengenai ASN, Ketentuan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2004 mengenai Pembinaan Jiwa Korps serta Kode Etik PNS, Ketentuan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin PNS, beberapa surat edaran menjadi penegasan dari Komisi ASN, Menteri PANRB, MenDAGRI BKN, serta Bawaslu RI.

“Tiap-tiap ASN dilarang memberikan dukungan atau lakukan pekerjaan yang ke arah pada politik praktis pada kontestasi. Pemilihan kepala daerah/Pileg/Pemilihan presiden,” kata Nurhasni.

Menurut Nurhasni, ASN dituntut untuk masih profesional serta tidak memihak dari semua bentuk dampak mana saja serta tidak berpihak pada kepentingan siapa saja,” imbuhnya.

Pengakuan Nurhasni ini dikatakan atas jumlahnya beberapa pertanyaan serta keresahan di penduduk berkaitan pengakuan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo yang diamankan alat, ASN bisa tidak netral.

“Sangat banyak penduduk yang menanyakan pada KASN untuk mengkonfirmasi kabar berita di alat,” tutur Nurhasni.

Menurut Nurhasni, dalam ketentuan begitu tegas sangsi buat ASN yang tidak netral. “ASN yang lakukan pelanggaran kaidah serta kode tingkah laku dan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2019, jadi ASN akan dipakai sangsi kepribadian berbentuk pengakuan dengan terbuka atau dengan tertutup atau sangsi disiplin mulai mudah, tengah, sampai berat,” terangnya.

Penyusunan sangsi ini, lebih Nurhasni, ditata dengan jelas dalam Ketentuan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 dalam Masalah 12 angka 6,7, serta 8 untuk sangsi disiplin tengah, serta Masalah 13 angka 11 serta 12 untuk sangsi disiplin berat,” tuturnya.

Tempat ASN, kata Nurhasni, begitu jelas yakni menjalankan pekerjaan serta manfaat ASN untuk melakukan kebijaksanaan publik, program-program pemerintah serta lembaga, memberi service pada penduduk serta menjadi perekat serta pemersatu bangsa atau NKRI.

“Karenanya ASN harus hindari perseteruan kepentingan pribadi, grup atau kelompok serta dilarang lakukan tindakan yang ke arah pada keterpihakan salah satunya calon/peserta Pemilu atau tindakan yang memberikan indikasi ikut serta dalam politik praktis/berafiliasi dengan parpol,” kata Nurhasni.

Komisi ASN, disebutkan Nurhasni, tidak pernah berhenti memperingatkan serta mengamati beberapa ASN di semua Indonesia supaya masih mengawasi netralitas mendekati Pemilu 2019.

“Masalah netralitas ASN bukan sekedar berhenti untuk Pemilu 2019, tetapi pun masalah netralitas ASN akan ditempatkan pada Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 mendatang. Karena itu Komisi ASN minta supaya seluruh ASN Indonesia supaya konsentrasi memberi service yang baik serta sempurna pada penduduk serta memperkuat persatuan serta kesatuan NKRI,” tuturnya.

“Dari pencoblosan tanggal 17 April 2019, telah makin dekat serta tinggal mengkalkulasi hari, jadi Komisi ASN minta supaya semua ASN supaya menyukseskan Pemilu 2019 serta masih mengawasi dan menggenggam teguh netralitas ASN,” imbau Nurhasni.

Komentar
To Top