DPR Menganggap Pemasangan Lapisan Kaca Anti Peluru itu Lumrah

News

DPR Menganggap Pemasangan Lapisan Kaca Anti Peluru itu Lumrah

7uplagi.com – DPR Menganggap Pemasangan Lapisan Kaca Anti Peluru itu Lumrah

DPR Menganggap Pemasangan Lapisan Kaca Anti Peluru itu Lumrah

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyangkal penolakan gagasan pemasangan
lapisan film antipeluru di kaca Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta. Menurutnya
sarana itu lumrah diberikan guna membuat perlindungan anggota DPR sebagai petinggi negara.

“Jika ada yang menjelaskan itu (terlalu berlebih), kelewatan. Yang ngomong itu yang salah,”
tutur Anton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10).

Anton menjelaskan pemasangan film antipeluru di kaca gedung pemerintahan bukan merupakan
perihal baru. Ia mengaku benda itu telah lebih dulu dipakai di beberapa gedung instansi milik
pemerintah.

Dia menyangka pemasangan benda itu juga tidak disadari oleh pemerintah. Sehingga, dia
menyebutkan saran DPR untuk memasang benda itu memperoleh penolakan.

 

“Gedung departemen itu sudah 12 tahun yang lalu dipasang kaca anti peluru dari bawah sampai ke
atas. Mungkin pemerintah saja tidak paham ya. Kok kalau DPR sewot semua,” katanya.

Selanjutnya, Anton menuturkan pemasangan film anti peluru masih tetap berbentuk wacana. Hal
tersebut, katanya, akan direalisasikan bila Lapangan Tembak Senayan tidak ditutup atau
direlokasi.

Karena, dia menyebutkan DPR baru memiliki rencana untuk mengadakan rapat dengan Sekretaris
Negara dan Perbakin untuk mengulas nasib Lapangan Tembak Senayan.

“Jadi saya pikir itu masih tetap wacana. Tetapi jika ada wacana juga tidak jadi masalah,”
tutur Anton.

Lebih dari itu, Anton menilai anggota DPR memiliki hak mendapatkan perlindungan. Dia menilai
dirinya dan koleganya mempunyai hak yang sama juga dengan beberapa eselon di sejumlah gedung
departemen yang dilapis kaca anti peluru.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai saran Ketua DPR Bambang Soesatyo bab
pemasangan antipeluru di beberapa ruang di gedung DPR berlebihan.

Saran itu muncul saat insiden dugaan peluru nyasar di beberapa ruangan kerja anggota DPR.

“Wah itu berlebihan, terlalu berlebihan, karena mahal,” tutur JK di Jakarta pada Selasa
(16/10) kemarin.

Dia memandang pemasangan antipeluru akan memerlukan banyak biaya.

To Top