Hetifah Sjaifudian Minta Pemilik SMK Semi Militer Di Batam Ditegur

News

Hetifah Sjaifudian Minta Pemilik SMK Semi Militer Di Batam Ditegur

Hetifah Sjaifudian Minta Pemilik SMK Semi Militer Di Batam Ditegur

7uplagi.com -Hetifah Sjaifudian Minta Pemilik SMK Semi Militer Di Batam Ditegur

Hetifah Sjaifudian Minta Pemilik SMK Semi Militer Di Batam Ditegur

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilainya praktek kekerasan di sekola ala militer di Batam, Kepulauan Riau menyelimpang dari UU Skema Pendidikan Nasional. Hetifah minta pemerintah menyebut pemilik sekolah tersebut untuk dikasih peringatan supaya merubah skema belajar.

“Ini telah menyelimpang jika ada seperti itu. Bila perlu di panggil yang miliki itu dikasih peringatan disuruh untuk merubah jika tidak ditutup saja sekolahnya,” kata Hetifah saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/9).

Pemerintah, kata Hetifah, semestinya memberi pengawasan yang ketat pada sekolah-sekolah di Indonesia supaya pekerjaan belajar mengajar sesuai dengan UU skema pendidikan nasional.

Menurut dia, sekolah di Indonesia tidak bisa memberi pelajaran yang berbentuk ekstrim, memiliki kandungan unsur kekerasan dan kedengkian. Sekolah mesti dibikin menjadi tempat yang menyenangkan buat anak-anak untuk belajar.

“Harusnya ada pengawasan, kita kecurian. Pertama barusan banyak memberikan indikasi sekolah mengajari pelajaran berbentuk ekstrim, ada unsur kedengkian, intoleran mesti kita pantau. Paud, SD, SMP ditambah lagi SMK ini bermakna kita ingin pengawasan jangan pernah berlangsung,” tegasnya.

Orang politik Partai Golkar ini memberikan sekolah tersebut tidak dapat seenaknya mengaplikasikan skema pendidikan militer. Sekolah tersebut harus tetap ikuti standard dan skema pendidikan yang ditata dalam UU. Dari mulai kurikulum, pengajar sampai sarana sekolah.

“Juga harus ikuti standard pendidikan yang diputuskan, dalam soal kurikulum pengajarnya fasilitas prasarana. Menjadi bukan bermakna bebas mengaplikasikan cara pendidikan yg mungkin buat anak-anak menakutkan,” katanya.

Di sekolah tersebut ada sel untuk menghukum siswa yang membuat pelanggaran. Bahkan juga ada pula hukuman fisik mengatasnamakan menertibkan siswa. Hetifah menyatakan aplikasi hukuman untuk mendisplinkan siswa mesti masih mengacu ke UU Perlindungan anak dan UU Skema Pendidikan Nasional.

“Mungkin tujuannya disiplin kita miliki UU perlindungan Anak, termasuk juga UU skema pendidikan nasional yang menjadi referensi,” pungkasnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan KPPAD Kepulauan Riau (Kepri) mengutarakan ada siswa dimasukan dalam sel tahanan di SMK swasta di Batam. Hukuman itu dikasihkan dengan argumen mendisiplinkan siswa.

Menurut info Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti lama penahanan bergantung tingkat kekeliruan, bahkan juga ada siswa yang alami penahanan lebih dari sehari. Bahkan juga ada pula hukuman fisik mengatasnamakan menertibkan siswa.

“Siswa berinisial RS (17 tahun) yang disangka lakukan pelanggaran berat alami kekerasan,” tuturnya dalam launching di terima merdeka.com, Rabu (12/9).

Sekolah tersebut telah beroperasi saat lima tahun. Sekolah ini banyak dikendalikan oleh ED yang kebetulan seorang anggota kepolisian dan sekaligus juga pemilik moda.

“Ada satu orang lagi pemilik modal yang kebetulan menjabat menjadi kepala sekolah di sekolah ini. ED inilah yang disangka jadi pelaku yang memborgol dan menampar ananda RS,” katanya.

ED keseharian membina latihan fisik, baris berbaris sampai seringkali bermalam di sekolah. ED juga jadi pembina upacara. Sekolah ini memiliki asrama untuk beberapa siswa, tidak semua orang-tua siswa sepakat dengan skema asrama karena memberatkan cost.

Menurut dia, proses belajar mengajar tidak berjalan seperti harusnya karena kurang bagian jam belajar dengan guru yang lain. Siswa tidak konsentrasi belajar, tetapi konsentrasi latihan semi meliter.

Komentar
To Top