Ini Alasan Mahfud Memberhentikan Anggota PKS

News

Ini Alasan Mahfud Memberhentikan Anggota PKS

Ini Alasan Mahfud Memberhentikan Anggota PKS

7uplagi.com – Ini Alasan Mahfud Memberhentikan Anggota PKS

Ini Alasan Mahfud Memberhentikan Anggota PKS

Orang politik Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menjelaskan, banyak kader partainya
yang dikeluarkan karena bergabung atau dirasa dekat dengan organisasi penduduk Gerakan Arah
Baru Indonesia atau Garbi yang diinisiasi Anis Matta. Beberapa pengurus dewan pimpinan
wilayah, kata salah satunya anggota Garbi ini, ikut terserang imbas pemecatan itu.

“Beberapa kasus pemecatan dari jabatan serta dari anggota semenjak 2016 kan berkaitan dengan
tuduhan terlihat dengan pergerakan ABI (Arah Baru Indonesia),” kata Mahfudz, Kamis, 18 Oktober
2018.

Mahfudz memberikan contoh, pemecatan pengurus DPW salah satunya terjadi di daerah Sulawesi
Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sumatera
Utara. Tidak hanya di tingkat DPW, pengurus di tingkat kabupaten/kota juga terserang imbas.

Kata loyalis eks Presiden PKS Anis Matta ini, Garbi adalah ormas untuk mendiseminasi ide
mengenai Arah Baru Indonesia. Arah baru yang ia maksud adalah meneruskan serta melejitkan
perjalanan bangsa dan negara menjadi salah satu kekuatan dunia. Ia juga enggan mengkaitkan
kehadiran Garbi dengan partai dakwah.

Mahfudz pun enggan menduga-duga apakah PKS memandang Garbi sebagai ancaman. Ia mengaku, Garbi
dibuat sebagai gerakan intelektual yang tidak bersangkutan dengan parpol tertentu.

“Jika PKS kemudian memandang jika kader PKS yang aktif atau turut serta di Garbi sebagai
ancaman atau bahkan juga musuh, ya, itu masalah PKS,” katanya.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynuddin menolak partainya melakukan pemecatan pada kader yang
masuk atau dekat dengan Garbi. Menurut Suhud, partai cuma lakukan perubahan atau perpindahan
tempat pada kader-kadernya sesuai dengan keperluan.

“Penempatan atau penunjukan seorang kader di posisi atau jabatan tertentu, baik di internal
susunan ataupun jabatan publik itu sifatnya penugasan atau mandatory,” kata Suhud, Kamis, 18
Oktober 2018. “Jadi setiap saat partai bisa mengubah atau memindahkan posisi sesuai dengan
keperluan serta kebutuhan partai.”

Komentar
To Top