Ini Dasar KPK Periksa Harta 14 Kepala Daerah di Jambi

News

Ini Dasar KPK Periksa Harta 14 Kepala Daerah di Jambi

Ini Dasar KPK Periksa Harta 14 Kepala Daerah di Jambi
Ini Dasar KPK Periksa Harta 14 Kepala Daerah di Jambi

7uplagi.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 14 orang kepala daerah di Propinsi Jambi. Kontrol ini berjalan di kantor Gubernur Jambi semenjak Senin, 4 Maret 2019 sampai Rabu, 6 Maret 2019.

Dari info yang sudah dikumpulkan, langkah dikerjakan KPK dalam usaha pengawasan internal serta mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN se-Jambi tahun 2018 masih tetap termasuk rendah, hanya 20 %.

Sama dengan amanat Masalah 5 (2) Undang Undang Nomer 28 Tahun 2009 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas korupsi kolusi serta nepotisme, jadi tiap-tiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaan sebelum saat serta sesudah menjabat.

Direktur Gratifikasi merangkap Plt Direktur PP LHKPN KPK RI, Syarief Hidayat menuturkan pemeriksaan LHKPN 14 petinggi daerah ini dalam rencana transparansi serta mencegah tindak pidana korupsi. Seseorang petinggi bisa saja mempunyai banyak asset sebelum menjabat, sebab datang dari latar belakang yang berlainan.

“Saat awal mulanya basic-nya entrepreneur dan jadi petinggi, jadi makin terbuka peluangnya untuk memperoleh suatu awal mulanya. KPK akan mengaudit data menjabat saat 5 tahun, sebelum, saat, serta saat menjabat,” jelas Syarief.

Saat proses penelusuran LHKPN ini, KPK bekerja bersama dengan lembaga pertanahan, Samsat, perbankan, serta PPATK dalam soal dukungan keinginan data jati diri asset. Kontrol meliputi asset yang dipunyai si petinggi tersebut dengan istri dan anak yang dalam tanggung jawabnya.

“Saat ada saluran dana yang kami lihat, kami mendapatkan kuasa dari harus lapor untuk diaudit serta dijelajahi,” katanya.

Menurut dia, LHKPN pun mempunyai tujuan mengklarifikasi saluran keluar masuknya uang ke rekening semasing petinggi negara. “KPK akan menindaklanjuti bila ada laporan tidak lumrah, akan kita dalami serta tindaklanjuti sampai pengusutan,” katanya.

Kontrol LHKPN petinggi di Jambi, lanjut Syarief, jadi prioritas KPK dalam mencegah korupsi di daerah. Ditambah lagi awal mulanya berlangsung masalah tangkap tangan korupsi yang menangkap DPRD sampai bekas Gubernur Jambi yaitu Zumi Zola.

“KPK selalu lakukan pekerjaan pemeriksaan LHKPN di lokasi selain Jambi supaya terwujudnya penyelenggara negara yang terlepas dari korupsi, kolusi serta nepotisme,” tuturnya.

To Top