Kasus Meikarta KPK Panggil Pegawai Lippo Cikarang

News

Kasus Meikarta KPK Panggil Pegawai Lippo Cikarang

Kasus Meikarta KPK Panggil Pegawai Lippo Cikarang

7uplagi.com – Kasus Meikarta KPK Panggil Pegawai Lippo Cikarang

Kasus Meikarta KPK Panggil Pegawai Lippo Cikarang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan kontrol pada Divisi Master Rencana Lippo Cikarang, Indra Cakra. Ia akan dicheck menjadi saksi masalah pendapat suap izin project pembangunan Meikarta.

“Yang berkaitan akan dicheck menjadi saksi untuk terduga BS (Billy Sindoro),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat di konfirmasi, Senin (19/11).

Billy Sindoro sendiri merupakan Direktur Operasional Lippo Grup. KPK juga memperingatkan beberapa saksi dan pihak berkaitan untuk memberi info yang benar berkaitan masalah pendapat suap izin pembangunan project Meikarta. Pasalnya, KPK temukan ketidaksamaan info dari beberapa saksi dalam masalah ini.

“KPK memperingatkan adanya intimidasi pidana pemberian info yang tidak benar seperti ditata di Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutur Febri Diansyah saat di konfirmasi, sekian waktu lalu.

Dalam masalah ini, KPK mengambil keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi terduga masalah pendapat suap berkaitan izin project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya Bupati Neneng, KPK ikut menangkap delapan orang yang lain dalam masalah ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Lalu, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Grup, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama sebagai konsultan Lippo Grup, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Grup.

Bupati Neneng dan kawan-kawan disangka terima hadiah atau janji Rp 13 miliar berkaitan project tersebut. Disangka, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterikatan beberapa dinas karena project tersebut cukuplah kompleks, yaitu mempunyai gagasan bangun apartemen, pusat belanja, rumah sakit, sampai tempat pendidikan. Hingga diperlukan banyak perizinan.

Komentar
To Top