Konten Provokatif Dinyatakan Meningkat 40 Persen Setelah Diumumkannya Quick Count

Nasional

Konten Provokatif Dinyatakan Meningkat 40 Persen Setelah Diumumkannya Quick Count

Konten Provokatif Dinyatakan Meningkat 40 Persen Setelah Diumumkannya Quick Count
Konten Provokatif Dinyatakan Meningkat 40 Persen Setelah Diumumkannya Quick Count

7uplagi.com – Polisi minta beberapa tokoh bangsa tidak mengemukakan cerita yang provokatif pasca-penghitungan cepat atau quick count hasil pemilu 2019. Polisi minta supaya beberapa tokoh, termasuk juga semua penduduk untuk menanti hasil sah dari KPU.

“Kami harap beberapa tokoh tidak provokatif. Massanya sabar, tenang, menanti pengumuman sah (hasil hitungan suara) KPU,” kata Kepala Biro Penerangan Penduduk Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 18 April 2019.

Sekarang ini, kata Dedi, pihaknya masih tetap mengidentifikasi narasi-narasi yang berbentuk provokatif apa masuk delik pelanggaran pidana ataukah tidak.

Dari catatannya, berlangsung penambahan content provokatif sekitar 40 % di sosial media berdasar pada hasil patroli siber Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri semenjak tempo hari malam sampai pagi barusan.

“Semua dipelajari. Jika apa yang dikatakan itu menyebabkan memprovokasi massa sampai ada laganya, itu kan ada teori karena karena, mengapa penduduk berjalan, sebab ada penyebabnya. Contohnya sebab ada yang mengemukakan cerita ini, voice ini hingga penduduk berjalan,” tutur Dedi.

Dedi minta beberapa tokoh untuk waspada dalam pilih diksi waktu bicara supaya kondisi ketertiban dan keamanan penduduk (kamtibmas) terbangun.

“Minta semua tokoh agar bisa mengatur penduduk, dapat mengemukakan atau pilih diksi dalam narasinya yang sejuk, yang mengawasi persatuan kesatuan, tidak provokatif, mengawasi toleransi. Jangan pernah diksinya dalam cerita sifatnya memprovokasi karenanya beresiko,” kata Dedi.

Polisi menyatakan intimidasi optimal buat provokator ialah hukuman pidana 10 tahun penjara. Ini dikatakan mengingat content provokatif bertambah 40 % di sosial media.

“Kalau buat onar, sesuai dengan masalah di Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946, intimidasi hukuman dapat 10 tahun penjara,” kata Dedi.

Polisi menjelaskan content provokatif bertambah semenjak malam tempo hari, Rabu, 17 April. Persisnya sesudah lembaga-lembaga survey menginformasikan hasil kalkulasi cepat atau quick count Pemilihan presiden 2019.

Dedi menjelaskan polisi tidak akan tebang pilih dalam menindak provokator. Siapa juga yang dapat dibuktikan lakukan hasutan, lebih Dedi, mesti bertanggung jawab tindakannya dengan hukum.

“Polisi melakukan tindakan murni berdasar pada bukti hukum, tidak lihat afiliasi-afiliasi. Jika ada tindakan menantang hukum, itu mesti dipertanggungjawabkan yang lakukan itu. Siapa juga yang dapat dibuktikan, mesti bertanggungjawab atas tindakannya,” tutur Dedi.

Awal mulanya, Dedi mengemukakan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemenkominfo) dan Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) untuk menangani akun-akun penebar beberapa konten provokatif itu.

Bila account yang sebarkan content provokatif itu telah terdeteksi, Polri akan menegakkan hukum.

“Yang jelas sampai barusan pagi jam 9 hasil komunikasi saya selalu dikerjakan, baik yang berbentuk komunikasi dengan Kemkominfo untuk take down, blokir serta lakukan profiling serta identifikasi akun-akun penebar content provokatif,” katanya.

To Top