KPK Bekukan 60 Miliar di Rekening Terkait kasus Merial Esa

Nasional

KPK Bekukan 60 Miliar di Rekening Terkait kasus Merial Esa

KPK Bekukan 60 Miliar di Rekening Terkait kasus Merial Esa

7uplagi.com – KPK Bekukan 60 Miliar di Rekening Terkait kasus Merial Esa

KPK Bekukan 60 Miliar di Rekening Terkait kasus Merial Esa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekukan uang beberapa Rp60 miliar berkaitan masalah PT Merial Esa.

Pembekuan itu terkait dengan penyelidikan masalah suap proses bahasan serta pengesahan biaya pada Tubuh Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek penyediaan satelit monitoring serta drone yang menangkap PT Merial Esa menjadi terduga korporasi.

“Dalam proses penyelidikan dengan terduga korporasi PT ME (Merial Esa), KPK membekukan uang Rp60 miliar yang ada di rekening yang berkaitan dengan PT ME,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah lewat pesan singkat, Senin, 4 Maret 2019.

Febri menjelaskan, pembekuan uang ini ialah sisi dari usaha KPK menguber keuntungan yang didapat PT Merial Esa dalam mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla. Project itu didapat PT Merial Esa yang dipunyai Fahmi Darmawansyah dengan menyogok bekas anggota DPR, Fayakhun Andriadi untuk mengatur biaya di DPR.

KPK menyangka, PT Merial Esa memakai bendera PT Melati Technofo Indonesia yang punya Fahmi untuk mengerjakan proyek satelit monitoring Bakamla. Fahmi adalah suami dari artis Inneke Koesherawati.

“Hingga keuntungan yang tidak seharusnya yang didapat korporasi akan kami usahakan semaksimal mungkin dikembalikan pada negara,” tutur Febri.

KPK mengharap pembekuan uang di rekening berkaitan PT Merial Esa ini jadi evaluasi buat korporasi lain. Menurut Febri, korporasi yang berada di Indonesia seharusnya bangun sistem mencegah korupsi serta pastikan tidak memberi suap baik untuk mengatur biaya, memenangi tender atau mendapatkan perizinan.

“Sebab bila korporasi diolah, baik dalam masalah suap atau kerugian keuangan negara, jadi KPK itu akan mengolah keuntungan yang didapat karena tindak pidana itu. Hingga, semakin lebih baik bila korporasi yang berada di Indonesia bangun sistem mencegah korupsi serta pastikan tidak memberi suap baik untuk mengatur biaya, memenangi tender atau mendapatkan perizinan,” papar ia.

Komentar
To Top