Menteri LHK Menyebutkan Peraturan Plastik Berbayar Tidak Sesuai Konsep Lingkungan

News

Menteri LHK Menyebutkan Peraturan Plastik Berbayar Tidak Sesuai Konsep Lingkungan

Menteri LHK Menyebutkan Peraturan Plastik Berbayar Tidak Sesuai Konsep Lingkungan
Menteri LHK Menyebutkan Peraturan Plastik Berbayar Tidak Sesuai Konsep Lingkungan

7uplagi.com -Asosiasi Entrepreneur Ritel Indonesia atau Aprindo mengambil keputusan kebijaksanaan plastik berbayar, yang ditanggung pada konsumen minimum Rp200 per kantong. Kebijaksanaan Kantong Plastik Tidak Gratis atau KPTG itu dikerjakan dengan setahap mulai 1 Maret 2019.

Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, Aprindo mesti berhati-hati mengaplikasikan kebijaksanaan plastik berbayar. Dia telah minta bawahannya untuk mengecheck kebijaksanaan itu.

“Jika konsepnya ialah plastik berbayar, bermakna plastiknya bisa, seandainya bayar. Walau sebenarnya, konsepnya ialah kami meminta, kita janganlah bebankan lingkungan,” kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 6 Maret 2019.

Dia juga menyatakan, tidak ada ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan mengenai plastik berbayar. “Jadi, jika Aprindo katakan ketentuan dari menteri, tidak ada tuch jika plastik berbayar,” tuturnya.

Pada 2016, disadari Siti, sudah sempat ada kebijaksanaan sama. Tapi, itu cuma berbentuk eksperimen serta hanya berjalan saat beberapa bulan saja.

“Jika konsepnya plastik berbayar, bermakna plastiknya bisa asal bayar, bebannya dikasihkan ke konsumen. Jadi meleset. Ini yang saya meminta pada Dirjen, supaya selekasnya dibicarakan dengan Aprindo, proses yang cocok seperti apakah,” katanya.

Dia menjelaskan, studi mengenai manusia yang memberatkan lingkungan, sudah ada semenjak 1852. Akan tetapi, ditegaskannya, ide yang digerakkan oleh Aprindo ini berlainan dengan arah dasarnya.

“Sebab, jika ide tidak diperbaiki, jadi bermakna kita ngutip uang dari konsumen, itu jadi berlainan,” katanya.

Berkaitan ketentuan terbaru masalah pengendalian sampah, Siti menjelaskan, telah ada Ketentuan Presiden mengenai Sampah, kebijaksanaan tehnis sampai team tehnis yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

“Nah, saat ini kami tengah beresin draf finalnya telah mendekati. Tinggal dicek saja. (tujuan) Secepat-cepatnya,” katanya.

To Top