Pegawai Gugat Pimpinan KPK Terkait Kejanggalan Mutasi Jabatan

News

Pegawai Gugat Pimpinan KPK Terkait Kejanggalan Mutasi Jabatan

Pegawai Gugat Pimpinan KPK Terkait Kejanggalan Mutasi Jabatan

7uplagi.com – Pegawai Gugat Pimpinan KPK Terkait Kejanggalan Mutasi Jabatan

Pegawai Gugat Pimpinan KPK Terkait Kejanggalan Mutasi Jabatan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat Wadah Pegawai KPK (WPKPK). Wadah pegawai menuntut beberapa pimpinannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan, tuntutan tersebut berkaitan dengan Ketetapan Pimpinan KPK No 1426 Tahun 2018 mengenai Tata Langkah Mutasi di Lingkungan KPK.

“Tuntutan ini diserahkan pada Rabu 19 September 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,” tutur Yudi, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Yudi menjelaskan, WPKPK mempermasalahkan proses formil berkaitan tata langkah pembentukan dan materil tentang isi dari ketetapan pimpinan tersebut. Dari bagian formil, WPKPK memandang ketetapan pimpinan tersebut dibikin tidak sama dengan ketentuan yang saat ini berjalan di KPK.

“Bahkan juga dikerjakan tergesa-gesa tiada menyertakan pemangku kebutuhan, Biro Hukum, serta cukup dengan pakaian hukum ketetapan pimpinan,” katanya.

Dari bagian materil, kata Yudi, isi ketetapan pimpinan tersebut mewajibkan jika proses mutasi cuma bisa dikerjakan dengan referensi dari atasan serta kesepakatan rapat pimpinan.

Walau sebenarnya, saat ini proses mutasi di KPK cuma bisa dikerjakan melalui sistem alih pekerjaan atau sangsi pelanggaran berat.

Yudi menyatakan, sistem alih pekerjaan yang dikerjakan dengan netral dengan proses penilaian menyeluruh untuk menilainya kemampuan seseorang. Proses ini sama dengan Undang-Undang KPK yang mewajibkan peletakan pegawai berdasar pada kepiawaiannya.

Dalam sangsi pelanggaran berat, dilaksanakan untuk membina pegawai dengan sistem penegakan kaidah yang ketat.

“Ini bukan sebatas masalah perpindahan pegawai, tetapi kekuatan hilangnya independensi KPK,” kata Yudi

Tidak hanya itu, Yudi meneruskan, ketetapan pimpinan tersebut dinilai bisa membuat proses mutasi di KPK jadi bias. Hingga, tujuan kerja pegawai cuma akan menyenangkan atasan. Bukan sama dengan kompetensi dan independensinya.

“Tuntutan ini ditempuh WPKPK karena beberapa usaha untuk mengoreksi alami jalan buntu. Kami merasa saat ini tuntutan PTUN yang sangat logis untuk ditempuh, ini semua untuk independensi KPK,” jelas Yudi.

To Top