PNS Terbukti Korupsi Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

News

PNS Terbukti Korupsi Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

PNS Terbukti Korupsi Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

7uplagi.com -PNS Terbukti Korupsi Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

PNS Terbukti Korupsi Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Dalam kata sambutannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah ingin bangun tata kelola yang efektif dan efisien, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Tidak hanya itu, mereka juga ingin percepat reformasi demokrasi dan dalam usaha menguatkan otonomi daerah, termasuk juga di dalamnya bangun skema pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Perihal tersebut dikatakan Tjahjo di acara Rapat Pengaturan Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Buat PNS untuk Wujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Kamis (13/9)

Tjahjo mengatakan, korupsi membawa efek negatif pada lambannya perkembangan ekonomi dan membuat kemiskinan rakyat, serta pada penegakan hukum dan pertahanan keamanan.

Mengingat begitu besarnya efek negatif dari korupsi ini, karena itu memerlukan usaha yang mengagumkan dan sistematis untuk bisa menahan dan memberantas tingkah laku korupsi, termasuk juga korupsi yang dikerjakan oleh beberapa pegawai negeri sipil (PNS), baik oleh PNS di daerah ataupun pusat.

Data BKN mencatat sekitar 2.357 orang PNS pusat dan daerah sudah divonis bersalah, dan sudah inkracht atau memiliki kemampuan hukum dalam masalah tipikor, akan tetapi masih masih aktif dan tidak diberhentikan oleh Petinggi Pembina Kepegawaian (PPK).

Namun, BKN semenjak tanggal 6 September 2018. Dari 2.357 orang PNS tersebut, BKN sudah memblok status kepegawaian PNS Daerah propinsi, kabupaten dan kota sekitar 2.259 orang. Sedangkan bekasnya sekitar 98 orang PNS pusat masih dikoordinasikan dengan kementerian/instansi berkaitan untuk bisa dikasihkan sangsi pada PNS tersebut.

Tjahjo memberikan, pemberian sangsi pada PNS yang sudah divonis bersalah dan sudah inkracht tersebut harusnya diberhentikan dengan tidak hormat

Di kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Surat Ketetapan Bersama dengan (SKB) pada Mendagri, Menteri PAN RB dan Kepala BKN berkaitan penegakan hukum pada PNS yang sudah dijatuhi hukuman berdasar pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum masih karena lakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan.

Ikut ada dalam acara Rakor dan penandatanganan SKB tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Komisioner KSN Made Suwandi, Deputi Mencegah KPK RI Pahala Nainggolan, beberapa Eselon I dan II Kemendagri, beberapa Sekretaris Daerah Propinsi di semua Indonesia, dan beberapa Sekretaris daerah kabupaten/kota semua Indonesia.

Komentar
To Top