Warga Lombok Mengeluh Soal Persyaratan Pencairan Bantuan Rumah

News

Warga Lombok Mengeluh Soal Persyaratan Pencairan Bantuan Rumah

Warga Lombok Mengeluh Soal Persyaratan Pencairan Bantuan Rumah

7uplagi.com – Warga Lombok Mengeluh Soal Persyaratan Pencairan Bantuan Rumah

Warga Lombok Mengeluh Soal Persyaratan Pencairan Bantuan Rumah

Penduduk terdampak gempa di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menyalahkan kriteria pencairan pertolongan rumah tahan gempa yang dikeluarkan pemerintah.

“Diantaranya berkaitan pembebasan tempat, prasyarat pencairannya mesti ada sertifikat. Tetapi di sini itu kami rata-rata tidak miliki sertifikat,” kata Sunardi, Kepala Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, seperti dikutip dari Pada, Kamis (25/10).

Sebab permasalahan itu, hampir 50 % warga yang tempat tinggalnya terverifikasi rusak berat, belumlah terima buku tabungan dari pihak bank. “Dari 1.322 yang terverifikasi rusak berat, lebih 700 yang baru terima, bekasnya belumlah. Jadi hampir 50 % belumlah terima, karena prasyarat sertifikat itu,” katanya.

Untuk di desanya, Sunardi mengutarakan, ada 1.886 rumah yang terverifikasi rusak, baik itu dari kelompok berat, sedang, dan mudah. Jumlahnya tersebut hampir 90 % dari permukiman warga yang berada di Desa Sembalun Bumbung.

“Bekasnya yang 10 % kembali itu yang terbuat dari kayu. Semenjak gempa 7 Taraf Richter tersebut, bangunannya masih kuat sampai saat ini, hanya itu saja yang bertahan,” tuturnya.

Begitu ikut yang dikatakan Lantas Kanahan, Kepala desa Sajang, Kecamatan Sembalun. Realisasi pertolongan rumah tahan gempa dikatakannya masih dalam tataran peraturan pemerintah. Akan tetapi peraturan yang jadi aduan warga berkaitan dengan jalur yang mesti dilalui untuk memperoleh buku tabungan menjadi bukti pencairan, dirasakan terlalu susah.

“Meskipun telah di selesai jadi satu formulir, kita lihat masih terlalu berbelit. Jika memang seharusnya ke kontraktor, mengapa mesti buat pokmas (grup masyarakat) kembali, langsung debet ke masyarakat,” katanya.

Pokmas menurut dia cuma untuk fasilitas swakelola yang tidak mempunyai kewenangan dalam pencairan pertolongan. “Jadi kesan-kesan di dalam masyarakat kami ini, semua cuma usaha,” tuturnya.

Kalau pemerintah memberi kelonggaran dengan memotong langsung jalannya, dan ganti peranan pokmas dengan pemerintah desa, Kanahan jamin masalah tersebut tidak kembali jadi aduan masyarakat.

“Minimal pada pemerintah desa saja. Jika itu dikasihkan pada kami, kita jamin itu akan tuntas,” kata Kanahan.

Meskipun begitu, dari jumlahnya warga yang tempat tinggalnya terverifikasi rusak berat, hampir semua masyarakatnya telah terima buku tabungan dengan nominal Rp50 juta. “Sebagian besar telah bisa, ada banyak yang belumlah berkaitan dengan syaratnya,” tutupnya.

Komentar
To Top