News

Bupati Bekasi Menjadi Tersangka Kasus Suap Proyek Meikarta

Bupati Bekasi Menjadi Tersangka Kasus Suap Proyek Meikarta

7uplagi.com – Bupati Bekasi Menjadi Tersangka Kasus Suap Proyek Meikarta

Bupati Bekasi Menjadi Tersangka Kasus Suap Proyek Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi terduga masalah suap berkaitan pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Diluar itu, KPK mengambil keputusan Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin; Kadis Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor; Kadis Dinas Penanaman Modal serta Service Terpadu Satu Pintu Bekasi Dewi Tisnawati serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi menjadi tersangka masalah ini.

“Kami simpulkan adanya dugaan pemberian hadiah atau janji pada Bupati Bekasi dan kawan-kawan berkaitan pengurusan izin Meikarta,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

KPK menduga Neneng serta ke empat petinggi itu menerima hadiah atau janji dari pebisnis yang datang dari Lippo Grup berkaitan pengurusan perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

KPK menyangka pemberian dalam masalah ini adalah bagian dari komitmen fee untuk pengurusan beberapa izin dalam pembangunan tahap pertama proyek Meikarta yang mempunyai luas 84,6 hektar. Adapun proyek Meikarta dibagi jadi tiga tahap pembangunan dengan keseluruhan luas 774 hektar.

Laode menjelaskan keseluruhan komitmen fee untuk Neneng dan kawan-kawan sejumlah Rp 13 miliar. Keseluruhan pemberian yang sudah terealisasi sejumlah Rp 7 miliar. Uang itu disangka diberikan melalui beberapa dinas, yakni Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, serta DPM-PPT.

KPK mengatakan keterikatan sejumlah dinas dalam proses perizinan lantaran proyek itu cukup kompleks, meliputi gagasan pembangunan apartemen, pusat perbelaniaan, rumah sakit sampai tempat pendidikan. Menurut Laode, untuk membangun semua bangunan itu diperlukan banyak perizinan, salah satunya rekomendasi penanggulangan kebakaran, Amdal, banjir, tempat sampat, sampai tempat makam

KPK juga memutuskan beberapa pegawai Lippo Grup menjadi terduga pemberi suap. Mereka ialah Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro, konsultan Lippo Grup Taryudi serta Fitra Jaya Purnama dan pegawai Lippo Grup Henry Jasmen.

Pengungkapan masalah ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dikerjakan KPK di Bekasi pada 14 Oktober 2018. Dalam operasi itu KPK tangkap 9 orang di Jakarta 1 orang di Surabaya. KPK menyita uang SGD 90 ribu serta Rp 513 juta.

Comments
To Top