News

Irvanto Menilai Tuntutan Jaksa Terlalu Berat

7uplagi.com – Irvanto Menilai Tuntutan Jaksa Terlalu Berat

Irvanto Menilai Tuntutan Jaksa Terlalu Berat

Terdakwa korupsi project e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, membacakan nota pembelaannya (pleidoi) atas tuntutan 12 tahun penjara yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Keponakan Setya Novanto itu merasa tuntutan jaksa tidak sepadan dengan peranannya dalam masalah korupsi tersebut menjadi kurir.

Bila dibanding dengan pelaku yang lain dari masalah tersebut, Irvanto mengatakan hukumannya terlalu berat. Ditambah lagi, paparnya, dari bagi-bagi uang panas itu, dia mengaku tidak terima keuntungan apa pun.

“Irman penjara 7 tahun, Sugiharto 5 tahun, Andi Narogong 8 tahun, Anang 7 tahun, begitu mencolok dengan tuntutan saya. Saya menjadi orang pemula susah adanya ketidaksamaan yang mencolok, begitu tidak adil, tidak sepadan karena saya cuma orang suruhan, kurir, atau penghubung untuk Setya Novanto. Saya tidak mendapatkan keuntungan apa pun,” kata Irvanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).

Irvanto menuturkan, faktanya ingin bertindak menjadi kurir project e-KTP sesudah dijanjikan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapatkan uang Rp 1 miliar dan PT Murakabi Sejahtera, perusahaan Irvanto, akan mendapatkan pekerjaan dari project e-KTP.

Akan tetapi, kata Irvanto, sesudah dia melakukan peranannya menjadi kurir, Andi tidak mewujudkan janjinya.

“Saya menyesal menyertakan diri untuk kebutuhan Andi Narogong untuk pengiriman uang dan barang ke beberapa pihak spesifik. Saya khilaf karena terbuai janji-janji yang dikasihkan Andi Narogong,” jelas ia.

Didapati Irvanto bersama dengan Made Oka Masagung dituntut 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, atau subsider 6 bulan kurungan berkaitan korupsi project e-KTP. Irvanto dipandang menyalahgunakan wewenangnya dengan memperkaya orang yang lain yaitu Setya Novanto sekitar USD 3 juta.

Dia dan Made Oka dituntut sudah melanggar Pasal 3 undang-undang nomer 31 tahun 1999 seperti sudah dirubah dengan undang-undang nomer 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.’

Comments
To Top