Indonesia Hebat

Jokowi Lakukan Perlawanan Dengan Ajukan Kasasi di Kasus Kebakaran Hutan

7uplagi.com – Jokowi Lakukan Perlawanan Dengan Ajukan Kasasi di Kasus Kebakaran Hutan

Jokowi Lakukan Perlawanan Dengan Ajukan Kasasi di Kasus Kebakaran Hutan

Presiden Joko Widodo pilih lakukan perlawanan dengan ajukan kasasi. Ia menampik divonis
lakukan perbuatan menantang hukum di masalah kebakaran rimba serta tempat (Karhutla).

“Semestinya pemerintah tidak ajukan kasasi serta terima putusan ini menjadi kenyataan jika
tahun 2015 perlakuan kebakaran rimba serta tempat belumlah optimal. Usaha kasasi bertolak
belakan g dengan kemauan masyarakat yang inginkan selekasnya ada perlindungan rimba serta
penduduk dengan keseluruhan dari bencana kebakaran rimba,” kata Arie Rompas.

Hal tersebut dikatakan dalam tayangan wartawan yang dikutip Walhi, Senin (27/8/2018). Arie
merupakan salah satunya penggugat prinsipal serta Tim Leader kampanye rimba Greenpeace
Indonesia.

Sampai sekarang ini kebakaran rimba serta tempat masih tetap berlangsung di lokasi
Kalimantan serta Sumatera. Bahkan juga kabut asap menyelimutinya Pontianak dalam beberapa
minggu paling akhir memaksa pemerintah daerah meliburkan sekolah di semua tingkatan.

Walhi mencatat ada banyak kebakaran berlangsung di lokasi konsesi perkebunan sawit serta
rimba tanaman industri, akan tetapi tindakan pemerintah masih tetap hanya sangsi
administratif pada korporasi hingga tidak memberi dampak kapok mengakibatkan kejahatan
lingkungan selalu terulang lagi.

“Ini tunjukkan prinsip Presiden Jokowi dalam penegakan hukum pada perusahaan pemilik tempat
masih tetap 1/2 hati. Agar persoalan ini jelas benderang, sesuai dengan perintah
pengadilan, pemerintah mesti buka beberapa nama perusahaan yang dengan menyengaja lakukan
pembakaran dan mereka yang tidak mengawasi lahannya dari kebakaran,” papar Kepala
Departemen Kampanye serta Pelebaran Jaringan Walhi, Khalisah Khalid.

Selain itu, menurut Indonesia Center of Environment Law (ICEL) Raynaldo Sembiring, putusan
ini tunjukkan ada banyak segi tata kelola yang perlu dibenahi oleh penyelenggara negara.

“Pemerintah mesti selekasnya menyelesaikan putusan karena dari sisi isi putusan sudah jadi
keharusan pemerintah yang semestinya dilaksanakan . Putusan ini mesti jadi momen untuk
pengendalian kebakaran rimba serta tempat yang lebih baik. Kasasi serta eksekusi yang lama
cuma akan merugikan pemerintah saja,” kata Reynaldo.

Mereka menyatakan, tuntutan tuntutan masyarakat negara ini tidak ada usaha dengan politis.
Akan tetapi murni untuk pemenuhan hak masyarakat negara UU. Pemerintah semestinya tidak
menanti ada tuntutan masyarakat negara ini, putusan pengadilan yang telah ada memberikan
keharusan konstitusional pemerintah semenjak rezim yang lalu sudah diacuhkan.

“Menjadi kami mempersilahkan pemerintah untuk melaksanakan apakah yang mereka janjikan
dalam undang-undang, karena yang kami tuntut bukan materi tapi hak basic masyarakat negara
yang tidak dipenuhi dengan penyelenggara negara,” kata salah satunya kuasa hukum
masyarakat, Riesqi Rahmadiansyah.

Seperti di ketahui, beberapa LSM memohon Presiden Joko Widodo mencabut usaha kasasi pada
putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Majelis hakim menyatakan pemerintah sudah lakukan
perbuatan menantang hukum berkaitan kebakaran rimba serta tempat di Kalimantan Tengah pada
tahun 2015.

Kebakaran rimba serta kabut asap yang selalu berlangsung tiap-tiap tahun dalam kurun waktu
18 tahun ini sudah menggerakkan Gerakan Anti Asap ajukan usaha hukum diwakili 7 orang
masyarakat Palangkaraya menggunakan Tuntutan Masyarakat Negara (Citizen Law Suit).

Tuntutan itu lalu dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dikuatkan oleh
pengadilan tinggi Palangkaraya pada bulan November 2017. Akan tetapi Presiden akan memutus
untuk lakukan usaha kasasi ke Mahkamah Agung hingga kepastian hukum atas hak masyarakat
untuk bebas dari kebakaran rimba serta asap masih tetap selalu terancam.

Comments
To Top
bandar bola online