News

Korupsi Terkait Fungsi Pengawasan DPRD Sering Terjadi

Korupsi Terkait Fungsi Pengawasan DPRD Sering Terjadi

7uplagi.com – Korupsi Terkait Fungsi Pengawasan DPRD Sering Terjadi

Korupsi Terkait Fungsi Pengawasan DPRD Sering Terjadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengasumsikan korupsi berupa pemberian hadiah atau gratifikasi berhubungan dengan faedah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sering terjadi.

“KPK menyesalkan urusan ini sebab akan melemahkan faedah krusial dari DPRD untuk mengerjakan ‘checks and balances’,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif seperti dikutip dari Antara, Sabtu (27/10).

Laode menuliskan bahwa KPK menilai korupsi yang terjadi di sektor kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup paling merugikan tidak sedikit pihak dan lingkungan tersebut sendiri.

“Apalagi andai korupsi terjadi guna menutupi adanya praktik pengasingan limbah pada lingkungan, laksana di telaga tempat hidup dan tumbuhnya ekosistem, dimana di sana pun menjadi lokasi bergantung hidup masyarakat setempat,” kata Laode.

KPK lantas mengimbau untuk semua pihak tergolong sektor swasta guna menjalankan bisnis yang berintegritas, mengekor peraturan yang terdapat dan mengurus seluruh perizinan dengan menghindari praktik suap menyuap.

“Termasuk keharusan untuk merawat kelestarian lingkungan dan ekuilibrium ekosistem, praktik yang kerap dilalaikan para semua pelaku usaha di sektor sumber daya alam,” kata Laode.

Lebih lanjut Laode mengungkapkan bahwa pada 2016 KPK telah menciptakan kajian mengenai Tata Laksana Mekanisme Pengurusan Izin Perkebunan Kelapa Sawit, yang mencakup izin-izin lokasi, izin lingkungan, Izin Usaha Perkebunan (IUP), SK Pelepasan Kawasan Hutan dan Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam kajian itu ditemukan bahwa tidak sedikit sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan tidak akuntabel guna meyakinkan kepatuhan pelaku usaha, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, dan tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Hasil kajian ini telah dikatakan kepada semua pihak berhubungan untuk ditindaklanjuti dengan sebanyak rencana aksi,” kata Laode.

Pada Sabtu (27/10) KPK memutuskan tujuh orang sebagai terduga atas sangkaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berhubungan dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di dekat wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Adapun terduga yang diperkirakan sebagai pihak penerima berjumlah empat orang yaitu; Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan (PUN), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diperkirakan sebagai pemberi ialah Direktur PT BAP atau Wakll Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah unsur Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS).

Sementara tersebut TDS yang pun berstatus tersangka sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.

“KPK bercita-cita kasus ini pun menjadi catatan untuk para kepala wilayah ke depan guna meyakinkan berhubungan perizinan-perizinan untuk pelaku usaha,” pungkas Laode.

Comments
To Top