Nasional

KPK Korek Ketua Pansus Zonasi Reklamasi DPRD DKI

[ad_1]

Dok: Peta Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Foto: Antara

7uplagi.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rekalamsi di DPRD DKI Selamat Nurdin selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sejak pagi hingga pukul 16.00 WIB.

Nurdin mengaku dicecar sejumlah pertanyaan seputar jabatannya selaku ketua Pansus. Terkait pembahasan zonasi pesisir Jakarta Utara itu, dia berkilah sudah menjelaskannya kepada penyidik KPK.

“Tentang pansus zonasi. Ya saya Ketua Pansus Zonasi. Jadi semua kita kasih keterangan ke penyidik ya,” kata Selamat Nurdin, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/04/2016).

Ditanya soal lambatnya pengesahan Raperda reklamasi, Nurdin enggan menjawab hal tersebut. Dia meminta agar soal itu ditanyakan kepada pihak Balegda DPRD. “Tanya ke Balegda ya,” kata dia.

Selamat juga enggan menjelaskan perihal adanya gratifikasi mobil kepada anggota DPRD terkait Raperda Reklamasi. “Ya enggak tahu,”ucap dia.

Seperti diketahui, ada pertemuan antara Aguan dengan para wakil rakyat ibu kota ini beberapa waktu lalu di kediamannya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pertemuan tersebut diduga guna membahas Raperda tentang reklamasi pesisir utara Jakarta.

Para anggota dewan yang turut hadir dalam pertemuan dengan Aguan yakni Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik, anggota Badan Legislasi Muhammad (Ongen) Sangaji, Ketua Panitia Khusus Reklamasi Selamat Nurdin, dan M Sanusi.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.‎

Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.‎ Sanusi diduga telah menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Ariesman Widjaja melalui Trinanda.

[ad_2]

Comments
To Top