Indonesia Hebat

Meiliana Dihukum 18 Bulan Penjara Karena Mengeluhkan Suara Azan

Meiliana Dihukum 18 Bulan Penjara Karena Mengeluhkan Suara Azan

7uplagi.com – Meiliana Dihukum 18 Bulan Penjara Karena Mengeluhkan Suara Azan

Meiliana Dihukum 18 Bulan Penjara Karena Mengeluhkan Suara Azan

Meiliana diberi hukuman 18 bulan penjara karena menyalahkan volume azan. Ia dikenakan Masalah 156 KUHP mengenai Penistaan Agama. Beberapa pihak memohon masalah berkaitan dihapus.

Berdasar pada catatan detikcom, Jumat (24/8/2018), rumpun masalah berkaitan sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon yakni Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Sama dengan, Desantara Foundation, YLBHI, Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo serta Maman Imanul Haq. Mereka memohon ketentuan berkaitan penistaan agama dihapus. Tetapi apakah kata MK?

“Menyatakan menampik permintaan beberapa pemohon untuk semuanya,” kata Mahfud MD waktu menjabat menjadi Ketua MK.

Simak juga: Meiliana Merintih Volume Azan Dibui, Hakim Gunakan Kacamata Kuda

Putusan itu diketok pada 19 April 2010. Putusan tidak bulat, hakim konstitusi Maria Faria Indarti sepakat supaya permintaan itu dipenuhi, sedang hakim konstitusi Harjono sepakat dengan putusan MK itu, tetapi mempunyai argumen yang berlainan.

“Ketidakidealan pelaksanaan UU Mencegah Penodaan Agama dalam lingkup kontekstual berlangsung karena kekeliruan aplikasi, hingga tidak bermakna mesti menggugurkan etika yang ada didalam UU Mencegah Penodaan Agama,” tutur majelis.

Menurut MK, UU Mencegah Penodaan Agama, pada intinya mengatur dua segi pembatasan atas kebebasan beragama yakni pembatasan yang berbentuk administratif serta pembatasan yang berbentuk pidana. Pembatasan administratif yakni larangan di depan umum untuk dengan menyengaja lakukan penafsiran mengenai satu agama atau lakukan pekerjaan, yang menyelimpang dari pokok-pokok ajaran satu agama yang diyakini di Indonesia yang sanksinya berbentuk administratif yang diawali dari peringatan s/d larangan dan pembubaran organisasi.
Sedang larangan yang berbentuk pidana yakni larangan pada tiap-tiap orang yang dengan menyengaja keluarkan perasaan atau lakukan perbuatan yang pada intinya berbentuk permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan pada satu agama yang diyakini di Indonesia.

“Apalagi Masalah 3 UU Mencegah Penodaan Agama merupakan ultimum remedium pada saat sangsi administrasi seperti ditata dalam Masalah 2 UU Mencegah Penodaan Agama tidak efisien,” tutur Mahfud.

Berkaitan Masalah 156 yang diaplikasikan ke Meiliana, sempat juga digugat ke MK. Penggugat yakni penganut Syiah di Madura, Tajul Muluk. MK menampik untuk meniadakan masalah itu karena
merupakan sisi dari delik-delik penyebaran kedengkian.

Arah masalah itu untuk mengawasi ketentraman serta ketertiban umum di kelompok masyarakat jangan pernah terserang beberapa jenis hasutan yang mengacau serta memecah iris dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan lain-lain di muka umum atau di mass media.

“Oleh karenanya, pemilihan apa perbuatan seorang sudah penuhi sifat-sifat itu merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum yang memutuskan serta vonis yang dijatuhkan merupakan bentuk dari pertimbangan hakim dalam memberi keadilan sama dengan karakter masalah semasing. Hal itu merupakan persoalan dari aplikasi hukum serta bukan persoalan konstitusionalitas,” tutur Ketua MK Akil Mochtar pada 9 April 2013.

Comments
To Top